Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun: Putusan Berat dalam Perkara Pengadaan Teknologi Pendidikan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pada Selasa, 30 Juni 2026, oleh majelis hakim yang dipimpin Purwanto S Abdullah. Dalam amar putusannya, majelis menyatakan Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan subsider. Vonis ini menjadi salah satu putusan paling menonjol dalam perkara pengadaan teknologi pendidikan karena menyangkut program strategis, nilai kerugian besar, serta posisi terdakwa sebagai mantan pejabat tinggi negara yang pernah dikenal melalui agenda transformasi digital pendidikan.
Majelis hakim menyatakan dakwaan primer jaksa tidak terbukti, tetapi menilai unsur dalam dakwaan subsider terpenuhi. Dasar hukum yang digunakan ialah Pasal 604 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain pidana penjara 10 tahun, Nadiem juga dijatuhi denda Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan 190 hari. Hakim turut membebankan uang pengganti Rp809 miliar. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar, harta kekayaan terdakwa dapat disita, dirampas, lalu dilelang untuk menutup kewajiban tersebut. Apabila hasil perampasan aset masih tidak mencukupi, hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 5 tahun dapat dijalankan.
Dalam pertimbangannya, majelis memuat sejumlah hal yang dinilai memberatkan. Perbuatan terdakwa dianggap bertentangan dengan komitmen pemberantasan korupsi, terlebih dilakukan dalam lingkup kebijakan publik yang menyasar sektor pendidikan. Hakim juga menilai perbuatan tersebut berlangsung secara terencana, terstruktur, dan sistematis, serta menimbulkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar. Kondisi ekonomi Nadiem yang dinilai berkecukupan turut disebut sebagai alasan pemberat, karena majelis menilai tidak ada faktor tekanan ekonomi yang melatarbelakangi perbuatan. Di sisi lain, terdapat faktor meringankan: Nadiem belum pernah dipidana, bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, serta sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang berkontribusi pada inovasi pendidikan dan teknologi.
Perkara ini tidak hanya berdimensi pidana, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap tata kelola pengadaan teknologi pendidikan. Program digitalisasi sekolah, termasuk penyediaan perangkat pembelajaran, sejak awal diposisikan sebagai upaya memperluas akses, mempercepat modernisasi, serta memperkuat infrastruktur belajar. Namun, ketika pengadaan perangkat seperti Chromebook dan CDM masuk ruang pengadilan korupsi, perhatian publik bergeser dari manfaat kebijakan menuju proses pengambilan keputusan, pengawasan anggaran, serta akuntabilitas pejabat. Vonis terhadap mantan menteri mempertegas bahwa kebijakan berbasis teknologi tetap wajib tunduk pada prinsip kehati-hatian, transparansi, kepatuhan hukum, dan pembuktian kebutuhan yang dapat diaudit.
Putusan ini juga menarik karena disertai dissenting opinion dari hakim anggota Andi Saputra. Pada pokoknya, hakim Andi berpendapat Nadiem semestinya dibebaskan dari dakwaan jaksa. Perbedaan pendapat dalam majelis hakim tersebut menjadi catatan penting karena menunjukkan adanya ruang tafsir hukum atas konstruksi perkara, pembuktian unsur pidana, serta hubungan antara kebijakan publik dan pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan keputusan administratif dan pengadaan, dissenting opinion kerap menjadi perhatian akademisi, praktisi hukum, dan publik karena dapat memengaruhi pembacaan terhadap kualitas pembuktian serta peluang langkah hukum lanjutan.
Sebelum vonis dijatuhkan, jaksa menuntut Nadiem dengan hukuman lebih berat, yakni 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan. Jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti dengan nilai jauh lebih besar, yakni Rp809.596.125.000 ditambah Rp4.871.469.603.758, atau total sekitar Rp5,68 triliun, dengan pidana pengganti 9 tahun kurungan. Dengan demikian, vonis majelis lebih rendah dari tuntutan jaksa, baik dari sisi lama pidana penjara maupun besaran uang pengganti. Meski demikian, putusan 10 tahun penjara, denda, dan uang pengganti Rp809 miliar tetap menjadi sanksi berat, terutama karena menyasar mantan pejabat yang pernah memimpin kementerian strategis dalam agenda reformasi pendidikan nasional.
Secara politik-hukum, vonis ini berpotensi memperkuat dorongan evaluasi besar terhadap sistem pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan, khususnya proyek yang melibatkan teknologi, lisensi, perangkat keras, dan layanan pengelolaan digital. Pemerintah, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum dihadapkan pada kebutuhan memperjelas batas antara diskresi kebijakan, kesalahan administratif, dan perbuatan pidana korupsi. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa inovasi tidak dapat dijadikan tameng untuk mengabaikan prosedur. Sebaliknya, program berbasis digital justru memerlukan standar akuntabilitas lebih kuat karena nilai anggaran besar, spesifikasi teknis kompleks, serta dampaknya langsung terhadap sekolah, guru, dan peserta didik di berbagai daerah.