Harga LNG Industri Dipangkas Menjadi USD 13/MMBTU, Serikat Pekerja Nilai Kebijakan Ini Selamatkan Buruh
Pemerintah resmi menurunkan harga liquefied natural gas atau LNG untuk kebutuhan industri dari kisaran USD 20–23 per MMBTU menjadi USD 13 per MMBTU. Keputusan ini dipandang sebagai intervensi penting di tengah tekanan biaya energi yang mengancam keberlanjutan industri padat karya. Bagi dunia usaha, penurunan harga gas berarti ruang bernapas lebih luas untuk menjaga produksi. Bagi pekerja, kebijakan ini menjadi penahan risiko pemutusan hubungan kerja yang sempat membayangi puluhan ribu buruh.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas respons cepat tersebut. Ia menilai kebijakan penurunan harga gas industri bukan sekadar keputusan teknis energi, melainkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan. Menurutnya, mahalnya harga LNG sebelumnya telah menekan struktur biaya perusahaan, terutama sektor yang sangat bergantung pada pasokan gas sebagai bahan bakar maupun input produksi. Dalam situasi tersebut, perusahaan berpotensi mengurangi kapasitas produksi, menghentikan operasional, hingga mengambil opsi PHK.
Andi Gani menyebut ancaman PHK dapat mencapai sekitar 55 ribu buruh pada sektor terkait apabila harga gas industri tetap berada di level tinggi. Ia juga mengungkapkan bahwa dampak tekanan biaya sudah mulai terasa, termasuk adanya PHK di PT Granito Keramik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kenaikan biaya energi tidak hanya menjadi persoalan neraca perusahaan, tetapi juga langsung menyentuh daya tahan rumah tangga pekerja. Karena itu, intervensi pemerintah dinilai mendesak agar rantai produksi tetap bergerak, order industri tetap dapat dipenuhi, dan tenaga kerja tidak menjadi korban pertama dari tekanan biaya.
Kebijakan ini disebut sebagai hasil komunikasi intensif antara serikat pekerja, DPR, dan pemerintah. Andi Gani mengaku telah bertemu dengan sejumlah pihak, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Koordinasi lintas sektor tersebut dinilai efektif karena persoalan harga gas industri tidak dapat diselesaikan hanya dari satu sisi. Isu ini menyangkut energi, investasi, ketenagakerjaan, keamanan sosial, dan daya saing manufaktur nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa penurunan harga LNG dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah, menurut Bahlil, berkepentingan menjaga keberlangsungan industri sekaligus mempertahankan lapangan pekerjaan. Masukan awal dari pelaku industri berada pada kisaran USD 15–16 per MMBTU. Namun, setelah dilakukan perhitungan dan dilaporkan kepada Presiden, harga akhirnya diputuskan turun lebih jauh menjadi USD 13 per MMBTU. Dengan demikian, penurunan dari level USD 20–23 per MMBTU menjadi USD 13 per MMBTU merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah memilih menahan tekanan biaya produksi agar tidak berubah menjadi krisis ketenagakerjaan.
Dari perspektif bisnis dan keuangan, harga energi merupakan komponen penting dalam struktur biaya industri, khususnya sektor keramik, kaca, pupuk, kimia, makanan-minuman, tekstil, dan manufaktur lain yang memakai gas secara intensif. Ketika harga LNG melonjak, margin perusahaan tergerus. Jika harga jual tidak dapat dinaikkan karena daya beli pasar terbatas atau persaingan impor ketat, perusahaan akan menekan biaya lain, termasuk jam kerja, kapasitas produksi, investasi baru, bahkan jumlah pekerja. Penurunan harga gas menjadi USD 13 per MMBTU berpotensi memperbaiki arus kas, menjaga utilisasi pabrik, dan memperkuat daya tahan industri domestik.
Andi Gani berharap keputusan ini membuat perusahaan yang sempat mempertimbangkan penutupan usaha dapat kembali menjalankan kegiatan produksi secara normal. Ia juga berharap rencana PHK massal dapat dibatalkan. Secara khusus, ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto serta jajaran pemerintah dan lembaga terkait yang dinilainya aktif mencari solusi. Dalam konteks lebih luas, kebijakan harga gas industri menunjukkan bahwa stabilitas energi dan perlindungan tenaga kerja saling berkaitan. Jika biaya energi terkendali, industri lebih mampu bertahan; jika industri bertahan, lapangan kerja ikut terselamatkan.